Hukum Perjudian Online yang Berlaku di Indonesia

Kalian tentunya sudah pernah mendengar kata judi online yang saat ini berkembang dengan pesat di Indonesia. Permainan judi online pun terdiri dari berbagai macam jenis permainan judi seperti Poker online, dominoQQ, Ceme, Togel, Bola, Casino dan lain sebagainya.

Mungkin kalian pernah sekali memainkannya walaupun hanya yang gratisan yang tidak menggunakan uang asli. Namun para pemain yang menggunakan uang asli mereka menjadikan judi online ini sebagai salah satu tempat mencari tambahan dana.

Pastinya kalian tahu apabila memainkan judi ini sudah melanggar peraturan UU yang berlaku termasuk di dalamnya permainan judi online dan bila ketahuan melakukan permainan judi maka dapat memperoleh hukuman yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU.

Undang-Undang Hukum Perjudian Online di Indonesia

Hukum perihal judi pun sudah tertulis dalam pasal 303 KUHP, Jo. UU No. 7 tahun 1974 soal penertiban Hukum Perihal judi pun sudah tertuang dalam pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 soal penertiban Judi dalam Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Hal ini diperhatikan pemerintah, maka dalam rangka pembenahan perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No 7 1974, yang di dalam pasal 1, mengelola seluruh tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Disini dapat dijabarkan bila seluruh bentuk judi tanpa izin merupakan kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303),ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, yang kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diiubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU.No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman seumur hidup atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 33 di ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperdalam ancaman hukuman mereka yang memakai kesempatan, serta turut serta main judi, di perberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya menjatuhkan hukuman untuk mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Ironi dalam Hukum Perjudian Online di Indonesia

Ironis sekalipun secara tertentu hokum menegaskan kalau semua wujud “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, tetapi semua perjudian menjadi diperbolehkan bila mendapatkan “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui masyarakat kalau permainan perjudian mengandung unsur : 

1) adanya pengharapan untuk menang

2) bersifat untung-untungan

3) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang

4) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Bila berlandaskan pada peraturan pemerintah, pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di kasino. Di “Keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang bisa dihubungkan dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundan-undangan yang bertentangandengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya memberikan izin pada semua bentuk perjudian, maka ini bisa berarti pasal 303 ayat (1) dan pasal 303 bis KUHP ini tidak berlaku lagi.

Agaknya aturan perihal judi terdapat peraturan yang saling bertentangan di satu pihak UU No.7 tahun 1974 Jo. Pasal 303 KUHP yang mengatur perihal “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981 yang melarang judi perjudian dengan segala wujudnya. Memang secara asa theory hukum, PPRI No. 9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang diatasnya.

Berlandaskan ini kepolisian hanya dapat menangani perjudian yang tidak mempunyai izin, tetapi judi pun berlawanan dengan nilai-nilai semua agama yang dianut. Demi menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan pada praktik perjudian yang ada, sebaiknya pemerintah bersama dengan DPR tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas.